Komisi VII DPR Sepakat Subsidi Listrik Rp. 67 hingga 71 Triliun

25-06-2015 / KOMISI VII

Komisi VII DPR Sepakat subsidi listrik 2016 sebanyak Rp. 67 Triliun hingga Rp. 71 Triliun. Angka tersebut lebih besar dari rekomendasi pemerintah yaitu sebesar Rp. 60.14 Triliun dan Rp. 63.81 Triliun.

Demikian salah satu butir keepakatan Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Sudirman Said, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Tamsil Linrung, di Gedung Nusantara I, Kamis, (25/6)

Pada kesempatan itu, DPR RI menolak keinginan pemerintah untuk menaikkan tarif tenaga listrik dengan alasan masyarakat Indonesia belum siap untuk menerima kenaikan tarif listrik. "DPR RI mempertimbangkan keadaan ekonomi sedang tidak baik, maka Komisi VII DPR tidak bisa menyetujui kenaikan tarif listrik,"jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri ESDM Sudirman Said menargetkan target 10 besar penerima subsidi listrik yang yang akan direncanakan di RAPBN 2016 dimana pelanggan dengan daya 450 VA total subsidi sebesar Rp. 28.05 Triliun, da n daya 900 VA total subsidi Rp. 31.35 Triliun. subsidi yang diterima pelanggan kedua golongan tersebut mencapai Rp. 59.40 Triliun atau sama dengan 89.2 persen dari total subsidi.

Selain itu, pemerintah juga mengusulkan adanya kenaikan tarif untuk semua golongan kecuali bagi pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA dengan pemakaian listrik di bawah atau sama dengan 60 kWh. Pemerintah menginginkan kenaikan tarif listrik 5 persen pertiga bulan atau total 20 persen selama tahun 2016 mendatang dengan target penghematan subsidi listrik mencapai Rp 4.01 Triliun. (Sugeng), foto : naefurodji/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...